PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

Oleh Nanda Meirisya, 0906489321

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alamnya. Kekayaan yang dimilki oleh Indonesia ini hendaknya dijaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan terkait dengan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam antara lain sebagai berikut:

  1. UU No. 5 Tahun 1990 tentang “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”.
  2. UU No. 41 Tahun 1999 Tentang “Kehutanan”.
  3. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang “Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam”.
  4. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang “Perburuan Satwa Baru”.
  5. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1994 tentang “Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam”.
  6. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang “Pengawetan Tumbuhan dan Satwa”.
  7. Peratursn Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang “Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar”.
  8. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang “Tata Hutan dan Rencana Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan”.
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2004 tentang “Perlindungan Hutan”.

10.  Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003 tentang “Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar”.

11.  UU RI No. 20 Tahun 1997 tentang “Jenis dan Penerimaan Negara Bukan Pajak”.

12.  Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang “Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak”.

13.  Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1998 tentang “Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak”.

14.  Peraturan Pemerintah RI No. 59 Tahun 1998 tentang “Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan”.

15.  Keputusan Menteri Keuangan RI No. 656/KMK.06/2001 tentang “Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Penyetoran Pungutan dan Iuran Bidang PHKA”.

16.  Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 28/Kpts/2003 tentang “Pembagian Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak”.

17.  Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK. 223/Menhut-II/04 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 28/kpts-II/2003 tentang “Pembagian Rayon di Taman Nasionala, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak”.

18.  Undang-undang No. 16 Tahun 1992  tentang “Karantina Hewan Dan Tumbuhan”.

19.  Undang-undang No. 12 Tahun 1992  tentang “Sistem Budidaya Tanaman”.

20.  Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1994  tentang “Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)”. 

21.  Undang-undang No. 6 Tahun 1994  tentang “Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)”.

22.  Undang-undang No. 23 Tahun 1997  tentang “Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

23.  Undang-undang No. 41 Tahun 1999  tentang “Kehutanan”.

24.  Undang-undang No. 29 Tahun 2000  tentang “Perlindungan Varietes Tanaman”.

25.  Undang-undang No. 18 Tahun 2002 tentang “Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”.

26.  Undang-undang No. 7 Tahun 2004  tentang “Sumber Daya Air”.

27.  Undang-undang No. 4 Tahun 2006  tentang “Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian)”.

28.  Undang-undang No. 27 Tahun 2007  tentang “Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil “.

29.  Pasal 5 ayat 1, pasal 11 ayat 1 dan ayat 2, pasal 20 ayat 1, ayat  2, ayat 4 dan ayat 5, pasal 22A, pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Mengenai Keanekaragaman Hayati

30.  Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang “Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia” Tahun 2000 No. 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).

31.  UU 41/1999 tentang “Kehutanan”.

32.  Pasal 38 ayat (4)  tentang “Kawasan Hutan Lindung”.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, maka polusi asam musuh besar kehidupan laut dapat dicegah. Hal ini dapat terjadi jika peraturan perundang-undangan tersebut ditaati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia demi tercapainya Indonesia yang makmur dan kaya akan keanekaragaman hayatinya. Oleh karena itu, peran masyarakat Indonesia dalam pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam ini sangatlah penting dan sangat mempengaruhi keadaan sumber daya alam pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

 

Siahaan, Tombang. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga

Hardjasumantri, Kusnadi. 1989. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: UGM Press

Kusumatmadja. 2003. Konsepsi Hukum Negara Nusantara. Bandung: Alumni

Soemiarno, Slamet dkk. 2009. Mata Ajar Pengembangan Kepribadian Terintegrasi. Jakarta: Balai Penerbit FKUI

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: