LTM 4

KEJUJURAN, KEGELISAHAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DIABAIKAN
DALAM PENDAFTARAN DPT PEMILU 2009
Oleh Indah Nur Zahra, 0906489271

Judul : Ada Tanggung Jawab di Pundakmu!
Pengarang : Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz
Data Publikasi : Jakarta: Al Husna, 2008.

Banyak orang mengelak bertanggung jawab, karena memang lebih mudah menggeser tanggung jawabnya, daripada berdiri dengan berani dan menyatakan dengan tegas bahwa, “Ini tanggung jawab saya!” Banyak orang yang sangat senang dengan melempar tanggung jawabnya ke pundak orang lain. Hal inilah yang masih membudaya dikalangan pejabat-pejabat teras di Indonesia, termasuk pejabat-pejabat KPU.
Pesta demokrasi di Indonesia telah usai. Wakil-wakil rakyat telah terpilih, presiden dan wakil presiden telah dilantik, kabinet barupun telah diumumkan. Namun, kekecewaan atas kinerja panitia-panitia penyelenggara pemilu 2009 masih sangat membekas. Banyak kasus yang menyudutkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara tunggal pemilu 2009.
Kasus yang paling menggema sepanjang proses pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden, yaitu mengenai masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berantakan. Gaung protes terdengar hampir di seluruh daerah. Banyak masyarakat yang tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pemilu tahun ini hanya karena namanya tidak terdaftar dalam DPT. Panitia-panitia lokal terkesan tidak tanggap dalam menangani kasus tersebut sehingga banyak masyarakat yang surut semangatnya untuk mempertahankan hak mereka untuk memilih. Kebanyakan dari mereka memutuskan untuk acuh terhadap pemilu tahun ini.
Kasus ini berhubungan erat dengan tiga dari banyak nilai yang dibahas dalam buku ini. Pertama, nilai kejujuran. Jujur jika diartikan secara baku adalah “mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran”. Dalam praktik dan penerapannya, secara hukum tingkat kejujuran seseorang biasanya dinilai dari ketepatan pengakuan atau apa yang dibicarakan seseorang dengan kebenaran dan kenyataan yang terjadi. Bila berpatokan pada arti kata yang baku dan harafiah maka jika seseorang berkata tidak sesuai dengan kebenaran dan kenyataan atau tidak mengakui suatu hal sesuai yang sebenarnya, orang tersebut sudah dapat dianggap atau dinilai tidak jujur, menipu, mungkir, berbohong, munafik atau lainnya. Nilai kejujuran ini sangat dibutuhkan oleh semua pihak, baik dari panitia maupun masyarakat, untuk menjaga proses pemilu ini agar tetap transparan. Masyarakat dapat memakai hak suaranya sesuai peraturan yang berlaku dan panitiapun dapat menjalankan tugasnya sesuai prosedur. Sehingga antar warga dan panitiapun tidak ada rasa saling curiga.
Nilai kedua yaitu tanggung jawab. Hal ini penting dimiliki oleh semua pihak, terutama oleh panitia penyelenggara pemilu. Jika kita telusuri lagi, makna dari istilah ‘tanggung jawab’ adalah siap menerima kewajiban atau tugas. Arti tanggung jawab tersebut semestinya sangat mudah untuk dimengerti oleh setiap orang. Tetapi jika kita diminta untuk melakukannya sesuai dengan definisi tanggung jawab tadi, maka seringkali masih merasa sulit, merasa keberatan, bahkan ada orang yang merasa tidak sanggup jika diberikan kepadanya suatu tanggung jawab. Kebanyakan orang mengelak bertanggung jawab, karena jauh lebih mudah untuk “menghindari” tanggung jawab, daripada “menerima” tanggung jawab. Hal inilah yang terjadi di kalangan panitia pemilu 2009. Mereka siap untuk menerima tanggung jawab (amanah), namun tidak siap untuk mempertanggungjawabkan kelalaian yang mereka lakukan. Saat kebobrokan kinerja mereka mencuat ke media massa, mereka sibuk saling menyalahkan dan tidak berusaha untuk mencari solusinya.
Nilai terakhir yaitu kegelisahan, nilai yang paling tidak dihiraukan oleh oknum-oknum yang sengaja ingin mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok dari pemilu ini. Kebanyakan dari mereka, berusaha untuk menyabotase DPT agar oknum-oknum tersebut mendapat suara lebih banyak, sehingga banyak warga yang masuk dalam DPT di dua daerah (double). Tentunya ini menimbulkan keresahan tersendiri dikalangan masyarakat.
Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa kesadaran akan tanggungjawab sebagai seorang abdi negara bagi panitia pelaksana pemilu sangatlah penting. Jika mereka hanya sekadar menjalankan tugas dan tidak merasa memiliki tanggungjawab atas tugasnya tersebut, mereka tidak akan bekerja secara optimal. Saat terjadi kesalahan-kesalahan teknis, yang mereka lakukan justru saling lempar kesalahan dan tidak berusaha untuk memperbaikinya. Seharusnya, saat terjadi hal-hal seperti itu, mereka langsung tanggap akan masalah dan segera memperbaikinya sehingga tidak menimbulkan kegelisahan dan kekecewaan masyarakat. Masyarakatpun harus berperan aktif dalam membantu kinerja KPU. Jika terdapat kesalahan data seperti yang sudah disebutkan di atas, masyarakat harus langsung tanggap dan melapor ke panitia setempat. Dalam hal ini, dibutuhkan kejujuran dan kepedulian masyarakat untuk berpartispasi sekaligus mengawasi jalannya pemilu. Sehingga timbul saling pengertian dan bukan saling menyalahkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: