LTM 5

KEDAULATAN NEGARA DAN PASANG SURUT HUBUNGAN ANTARA INDONESIA VS MALAYSIA

Oleh Indah Nur Zahra, 0906489271

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi bagi negara untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia dan berlaku di seluruh wilayah dan semua rakyatnya. Pada hakikatnya, setiap negara membutuhkan kedaulatannya masing-masing, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam (internal sovereignty) merupakan kedaulatan negara untuk mengatur dan mengawasi pemerintahan dan rakyatnya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain, sedangkan kedaulatan ke luar (external sovereignty) merupakan kedaulatan negara untuk mempertahankan diri dari gangguan negara lain dan kedaulatan untuk menentukan sikap terhadap isu-isu global. Namun, berdaulat bukan berarti tidak membutuhkan negara lain, karena setiap negara sejatinya membutuhkan hubungan diplomatik dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan rakyatnya.

Pentingnya hubungan lintas negara di segala sektor kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya, menempatkan hukum internasional sebagai poin utama yang diharapkan bisa menuntaskan berbagai masalah yang timbul dari hubungan antar negara tersebut. Secara terminologi, hukum Internasional ialah sekumpulan kaedah hukum wajib yang mengatur hubungan antara pelaku-pelaku hukum internasional (Negara dan Organisasi Internasional), menentukan hak dan kewajiban badan tersebut serta membatasi hubungan yang terjadi antara pelaku-pelaku hukum tersebut dengan masyarakat sipil.

Hukum internasional mempunyai beberapa segi penting seperti prinsip kesepakatan bersama (principle of mutual consent), prinsip timbal balik (principle of reciprocity), prinsip komunikasi bebas (principle of free communication), princip tidak diganggu gugat (principle of inviolability), prinsip layak dan umum (principle of reasonable and normal), prinsip eksteritorial (principle of exteritoriality), dan prinsip-prinsip lain yang penting bagi hubungan diplomatik antarnegara.

Maka hukum internasional memberikan implikasi hukum bagi para pelanggarnya, yang dimaksud implikasi di sini ialah tanggung jawab secara internasional yang disebabkan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan sesuatu negara atau organisasi internasional dalam melakukan segala tugas-tugasnya sebagai pelaku hukum internasional.

Jika hukum dan kedaulatan negara ditegakkan, maka segala bentuk intervensi atau campur tangan dari negara lain akan semakin berkurang. Tentunya hal ini berlaku juga dalam masalah perselisihan antarnegara bertetangga seperti Indonesia dan Malaysia. Sudah banyak konflik dan perselisihan yang terjadi, baik dalam sektor sosial ekonomi, budaya, perbatasan kontingental, hingga perlakuan warga Malaysia yang tidak manusiawi terhadap TKI, baik yang legal maupun ilegal.

Masalah yang paling rentan dan paling mudah terprovokasi adalah masalah di sekitar perbatasan. Berkali-kali kapal angkatan laut milik pemerintahan Malaysia masuk ke wilayah perairan Indonesia dan berkali-kali pula masyarakat dibuat cemas dengan masuknya kapal-kapal penangkap ikan dari negara lain yang berusaha menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Hal ini juga diakui oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia, Purnomo Yusgiantoro. Dalam wawancaranya dengan ANTARA, Purnomo mengatakan, dari panjang wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Barat yang mencapai 1.000 kilometer ada 200 kilometer yang belum dijaga. Pemerintah Indonesia dalam hal ini masih tampak ragu untuk mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan pemerintah Malaysia.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalin hubungan antarnegara, setiap negara pasti akan mengalami pasang-surut dalam hubungannya. Saat terjadi kasus sengketa ataupun perselisihan antarnegara dibutuhkan sikap dan tindakan yang tegas dari masing-masing negara, baik yang merasa dirugikan maupun yang merasa melanggar peraturan. Sikap tegas ini hanya akan muncul jika hukum yang berlaku ditegakkan, sehingga setiap negara dapat menghormati dan menghargai kedaulatan negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Soemiarno, Slamet, dkk. BUKU AJAR III: BANGSA, BUDAYA, DAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2009.

Tim redaksi ANTARA. “Menhan Akui Masih Banyak Masalah di Perbatasan” http://www.antaranews.com/berita/1257594488/menhan-akui-masih-banyak-masalah-di-perbatasan (7 Nov. 2009)

Ghazali, Imam. “Hubungan Internasional” http://gozel.wordpress.com/2007/02/01/hubungan-internasional/ (1 Feb. 2007)

Tamboen, Marsma Sagom. “Kedaulatan Negara dan TNI” http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=6720 (15 Sept. 2009)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: